Negara Tidak Siap Kelola Air Pengusaha Tanyakan Kepastian Hukum Pemerintah

Kompas, edisi Selasa, 2 Maret 2015

Negara Tidak Siap Kelola Air

Pengusaha Tanyakan Kepastian Hukum Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS - Negara dan pemerintah sejauh ini belum siap untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi semua orang. Partisipasi swasta dalam pengelolaan sumber daya air dalam beberapa tahun ke depan diharapkan menjadi cukup besar.

Saat ini, semua perusahaan air di Indonesia sebesar 425 perusahaan, di bawah manajemen pemerintah daerah, melayani sekitar 10 juta sambungan rumah, setara dengan 60 juta orang atau 25 persen dari total populasi. Dalam hal volume, itu setara dengan 3,2 miliar liter pada tahun 2013.

Bandingkan dengan volume penjualan air minum dalam kemasan swasta mencapai 20,3 miliar liter (2013). Pada tahun 2014, volume naik menjadi 23,9 miliar liter.

KASUS PIKIRAN GUNAWAN

Lost Menyatakan Komisi

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan hilang dalam penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Komisi memutuskan untuk mendelegasikan penyelidikan kasus ke Kejaksaan Agung.

"Kami, Komisi, terima kalah, tapi bukan berarti harus menyerah. Masih banyak kasus di tangan kita, masih ada 36 kasus yang harus diselesaikan. Jika difokuskan pada Kasus ini (Budi Gunawan), yang lain menjadi tidak aktif. Belum lagi praperadilan-praperadilan, "kata Plt Ketua Komisi Taufiequrachman Ruki saat konferensi pers dengan para pemimpin KPK lainnya, di Jakarta, Senin (2/3).

Juga hadir pada konferensi pers ini Prasetyo HM Jaksa Agung, Wakil Kepala Komisaris Polisi Nasional Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, serta Menteri Kehakiman Yasonna Laoly.

anggaran kota kacau

Anggaran untuk pemindai di Sekolah Rp 3 miliar

JAKARTA, KOMPAS - Dalam Draft kami Anggaran 2015 Versi Jakarta DPRD Regional berisi sejumlah anggaran yang diusulkan tidak jelas. Dalam desain program yang mencakup tidak ada scanner penyediaan dan printer masing-masing Rp 3 miliar untuk 40 sekolah di Jakarta Selatan. Salah satu sekolah yang disampaikan pengadaan tertulis dari kedua perangkat adalah SMPN 73 Tebet, Jakarta Selatan.

"Saat ini perhatian karena kondisi SMPN 73 gedung sekolah terhenti selama lebih dari setahun. Saya tidak mengusulkan anggaran pengadaan. Aku hanya meminta pembangunan sekolah dilanjutkan agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman, "kata kepala sekolah SMPN 73 Tebet Sukirman, Senin (2/3).

Terkait dengan dugaan penyimpangan dalam anggaran 2014, Kepala Inspektorat Jakarta Lasro Marbun menambahkan, ada ketentuan dari 49 unit pemasok peralatan listrik terputus (UPS). Sebanyak 25 unit untuk Jakarta Barat dan 24 unit untuk Jakarta Pusat. "Sumber mengisi anggaran dalam daftar perubahan anggaran Menengah Dinas Pendidikan DKI Jakarta Barat dan Jakarta Pusat pada 2014," katanya
Kompas Hari
Terbaru Sepak Bola Berita